RSS

SBY Mendelegitimasi Pemerintahan Mega

26 Nov

JAKARTA – Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstutisi mengundang kontroversi. SBY dalam pidatonya dinilai mendelegitimasi Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan menyebut BP Migas sebagai bentukan Megawati.

“Kalau menyebut pemerintahan Megawati dalam penjelasan BP Migas, ini seperti upaya untuk mendelegitimasi atau melemahkan kubu PDIP,” kata pengamat komunikasi massa dari Universitas Indonesia Ade Armando, kemarin (16/11).

Menurut dia, pembubaran BP Migas dijadikan momen Yudhoyono untuk mendelegitimasi Mega dan partai yang dipimpinnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jelang Pemilu 2014. “Dia (Yudhoyono) seperti tidak ingin disalahkan, atau sengaja untuk menyudutkan Mega dan PDIP,” katanya.

PDIP sebagai partai yang mulai menunjukkan kekuatan dengan kemenangannya di pilkada DKI dan sejumlah daerah lain, dinilai realistis jika Yudhoyono menyudutkan Mega melalui momen pembubaran BP Migas.

“Setahun terakhir kubu Megawati menguat terus, seperti keberhasilan di DKI dan mungkin nanti di Jabar. PDIP akan menjadi kekuatan politik serius yang harus diperhatikan SBY. Analisi semacam itu menjadi sah, kalau jelang pemilu orang akan curiga ini delegitimasi terhadap Mega,” kata Ade.

Seperti diketahui, MK melalui keputusannya menerima sebagian permohonan pemohon yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Hasyim Muzadi, Fahmi Idris dll. MK dalam keputusannya itu menyetujui pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) karena bertentangan dengan UUD 1945.

Atas putusan MK itu, presiden merespons cepat dengan mengeluarkan Kepres untuk pelaksana kegiatan hulu migas diserahkan kepada Kementerian ESDM. Namun dalam pidatonya Kamis lalu itu SBY menyebut BP Migas adalah bentukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Inilah yang menuai tanggapan.

Dari pihak Demokrat, anggota Komisi VII Teuku Riefky Harsya justru menyambut baik pidato Presiden SBY tersebut. Pidato SY itu merupakan langkah cepat untuk merespons keputusan MK yang membubarkan BP Migas.

“Kami menyambut baik atas langkah cepat yang dilakukan Presiden SBY dalam mengantisipasi terganggunya produksi migas nasional pada 75 wilayah kerja berproduksi dari total 303 kontrak kerjasama hulu Migas, baik dengan swasta nasional, asing, BUMD dan BUMN yang nilainya sekitar Rp300 triliun per tahun,” kata Teuku Riefky, kemarin (16/11).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, walaupun saat ini ada RUU Migas yang merupakan inisiatif dari DPR, sikap proaktif pemerintah dalam memberikan masukan akan mempengaruhi kecepatan pembahasan revisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas tersebut yang beberapa pasalnya telah dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 November 2012 in Politik

 

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: